Semuanya Ada Disini

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat memproses dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa sejumlah klub PSSI.

KPK juga diminta tidak ragu mendalami kemungkinan keterlibatan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Peneliti ICW Apung Widadi mengatakan, percepatan proses dilakukan karena diduga kasus korupsi tidak hanya melanda satu klub. ”Bukan hanya di Persisam Samarinda, tapi fenomena seperti di Persisam juga terjadi di klub lain,” tutur Apung.

Dia mengatakan, fenomena penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di klubklub PSSI rawan disalahgunakan. ”Nah, KPK harus menelusuri itu,” tandasnya. Apung menambahkan, dugaan keterlibatan Nurdin Halid harus ditelusuri untuk membabat korupsi yang kemungkinan sistematis.

Dia juga mengungkapkan, sudah saatnya PSSI dipimpin orang yang tidak tersandung kasus pidana. ”Entah itu pidana korupsi atau pidana lainnya,” ujarnya. Pemimpin PSSI pun seharusnya tidak terkait dengan partai politik tertentu. KPK memutuskan untuk turun tangan mengusut kasus dugaan korupsi yang menimpa sejumlah klub PSSI.

Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, KPK akan melakukan supervisi terhadap dugaan keterlibatan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang disebut dalam persidangan turut menikmati uang hasil korupsi dari terpidana satu tahun penjara, mantan General Manager Persisam Putra Samarinda Aidil Fitri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (2/2/- 11), Nurdin Halid dan pengurus PSSI Andi Darussalam Tabusalla dinyatakan ikut menikmati kucuran dana APBD Samarinda.

Nama petingi PSSI itu masuk dalam daftar 35 nama pembayaran fiktif yang dilakukan Aidil.“Pembayaran kepada wasitRp15juta, NurdinHalidRp100juta, dan Andi Darussalam Rp80 juta,” ungkap Aidil saat itu. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, KPK serius melakukan supervisi dalam rangka mencegah penyelewengan penggunaan APBD.

Dengan adanya supervisi ini diharapkan tidak lagi banyak kepala daerah terjerat masalah hukum karena salah dalam menggunakan APBD.”Upaya pencegahan ini sangat penting untuk meminimalisasi penyelewengan penggunaan APBD,” tuturnya.
(Koran SI/Koran SI/ram)

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng nampak terkejut dengan surat kaleng yang dikirimkan seseorang yang mengaku bernama Eli Cohen tentang dugaan suap di ajang Piala AFF 2010 lalu.

“Kalau memang apa yang dituduhkan itu benar, berarti bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga sudah mengkhianati negara,” tegas Andi Mallarangeng saat dikonfirmasi okezone, Selasa (1/2/2011).

Menurut Andi, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa karena saat Timnas bertarung membawa nama bangsa. “Sekali lagi itu kalau memang benar. Tapi kan kita harus cek dulu kebenarannya,” tandasnya.

Saat ini, Andi sudah memerintahkan asistennya untuk melaporkan isi surat kaleng tersebut kepada pihak berwajib. Andi ingin mengetahui identitas penulis surat yang dikirimkan kepada Presiden SBY tersebut.

“Kita harus telusuri dan konfirmasi. Karena kalau tidak, bisa jadi ini akan menimbulkan fitnah. Seharusnya si penulis surat bisa memberikan kesaksian,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang yang mengaku pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Eli Cohen, mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengadukan bahwa praktik suap telah terjadi dalam pertandingan sarat gengsi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan apa yang saya dengar dari salah satu wajib pajak yang saya periksa dan kebetulan adalah pengurus PSSI (maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya). Dari testimoni yang disampaikan ternyata sangat mengejutkan yaitu adanya dugaan skandal suap yang terjadi dalam Final Piala AFF yang dilangsungkan di Malaysia," kata Eli dalam surat tersebut.